Konsep smart city menjanjikan kota yang efisien, aman, dan terhubung dengan teknologi. Kamera pengawas, sensor lalu lintas, dan sistem data terintegrasi menjadi fondasi kota pintar. Namun, pertanyaan besar muncul: apakah privasi warga masih bisa terjaga?
Di banyak negara, smart city digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Lampu jalan pintar menghemat energi, aplikasi transportasi mempermudah mobilitas, dan sistem keamanan bisa mendeteksi kriminal lebih cepat. Semua ini terdengar positif.
Namun, sisi gelapnya adalah pengawasan berlebihan. Kamera pengenalan wajah, pelacakan lokasi, hingga analisis data pribadi bisa mengikis kebebasan individu. Warga mungkin merasa setiap langkah mereka diawasi.
Tiongkok sering dijadikan contoh kontroversial. Sistem kredit sosial memantau perilaku warga, memberi hukuman atau penghargaan berdasarkan aktivitas sehari-hari. Meski efisien, banyak pihak menilai ini sebagai bentuk kontrol otoriter.
Di negara demokratis, smart city juga menimbulkan dilema. Data warga sering dikumpulkan tanpa transparansi, memunculkan risiko penyalahgunaan. Peretasan sistem kota pintar bisa menimbulkan kekacauan besar.
Beberapa ahli menekankan pentingnya regulasi ketat. Smart city seharusnya meningkatkan kesejahteraan tanpa mengorbankan hak privasi. Transparansi, enkripsi data, dan partisipasi warga adalah kunci keberhasilan.
Masa depan kota pintar bergantung pada keseimbangan antara teknologi dan kebebasan. Tanpa pengawasan, smart city bisa berubah menjadi surveillance city.
Pertanyaan paling penting: apakah kita siap tinggal di kota yang cerdas tapi mungkin mengorbankan kebebasan pribadi?
